SUNGAI PENUH – Panggung politik lokal Kota Sungai Penuh kembali dihangatkan dengan pengukuhan Wali Kota Alfin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sungai Penuh. Penunjukan ini merupakan bagian dari gelombang Musyawarah Daerah (Musda) serentak PAN di Provinsi Jambi pada 15 November 2025, yang mayoritas menempatkan para kepala daerah aktif di pucuk pimpinan DPD tingkat kabupaten/kota.
Langkah strategis PAN menunjuk para kepala daerah—termasuk Wali Kota Alfin dan Bupati Kerinci Monadi—bukan sekadar formalitas. Ini adalah penegasan konsolidasi antara kekuatan eksekutif dan struktur partai, yang diharapkan mampu memperkuat basis politik PAN dan memuluskan kebijakan pembangunan di daerah. Bagi Alfin, penunjukan ini secara de facto menjadikannya pemimpin politik tertinggi di Kota Sungai Penuh, dengan kendali penuh atas kendaraan politik yang telah mengusungnya.
Di tengah riuh rendahnya penetapan ini, Alfin, yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota pada Februari 2025, secara konsisten menyampaikan pernyataan yang menjadi sorotan media: fokusnya adalah membangun Sungai Penuh.
Pernyataan ini berulang kali diungkapkan, baik sebelum maupun setelah ia resmi memegang jabatan Wali Kota dan kini sebagai Ketua DPD PAN. Dalam berbagai kesempatan, Alfin selalu menekankan komitmennya pada perbaikan dan perubahan nyata, sebagaimana tertuang dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ia bahkan menyambut baik kritik yang bersifat membangun demi meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Penekanan yang kuat dan berulang dari Alfin untuk "fokus membangun Sungai Penuh" dapat dianalisis sebagai sinyal politik yang bertujuan untuk menghindari atau meredam beberapa isu utama:
1. Menghindari Isu Politisasi Jabatan (Lokal)
Penunjukan kepala daerah sebagai ketua partai seringkali memunculkan keraguan publik mengenai netralitas birokrasi dan pemisahan antara kepentingan partai dan kepentingan pemerintah daerah. Dengan menekankan bahwa fokus utamanya adalah pembangunan, Alfin berupaya mengirim pesan kepada masyarakat dan aparaturnya: bahwa kursi Wali Kota tidak akan disubordinasikan pada kepentingan pragmatis atau jangka pendek partai. Pernyataan ini bertujuan untuk menepis anggapan bahwa ia akan menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk semata-mata membesarkan PAN atau memenangkan pertarungan politik berikutnya.
2. Menghindari Spekulasi Politik yang Lebih Tinggi (Nasional/Provinsi)
Dengan rekam jejak yang solid, penunjukan sebagai Ketua DPD PAN sering kali menjadi batu loncatan menuju ambisi politik yang lebih besar, seperti maju dalam pemilihan Gubernur Jambi di masa depan atau mengincar kursi DPR RI. Dengan secara eksplisit membatasi fokusnya hanya pada pembangunan Kota Sungai Penuh, Alfin berusaha meredam spekulasi atau tekanan untuk segera beralih ke kontestasi politik yang lebih tinggi atau lebih luas.
Fokus pada pembangunan berfungsi sebagai perisai atau narasi tandingan terhadap perbincangan politik tingkat provinsi, memungkinkan Alfin untuk mengkonsentrasikan energi dan sumber daya (terutama yang berasal dari pemerintah daerah) pada pemenuhan janji kampanye di kota. Hal ini memberinya waktu untuk benar-benar menunjukkan hasil kerjanya, yang kelak akan menjadi modal utama jika ia memutuskan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi.
Secara garis besar, konsentrasi Alfin pada pembangunan Kota Sungai Penuh adalah manuver politik yang cerdas. Ini adalah upaya menjaga kepercayaan publik pasca-pemilihan, memastikan stabilitas birokrasi, dan membatasi ruang spekulasi politik terhadap dirinya. Bagi PAN, ia memberikan legitimasi kepemimpinan partai yang terbukti efektif di mata konstituen, sementara bagi Alfin, ia membeli waktu dan kredibilitas untuk menjalankan mandat sebagai Wali Kota seutuhnya.
(Randi)
0 Comments